BPD (Badan Permusyawaratan Daerah)

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri 110/2016).

Sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri 110/2016, BPD memiliki fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bendosari sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Sukimin, M.Pd	Ketua	Krangkeng 01/03
2	Sukidi	Wakil Ketua	Bendosari 02/01
3	Sugiyanto	Sekretaris	Krangkeng 02/04
4	Giyanto	Anggota	Plimbangan 02/02
5	Haryanto	Anggota	Porosido 02/06
6	Sugiyarto	Anggota	Krangkeng 02/04
7	Achmat Subekti	Anggota	Cuwanan 01/01
8	Masnur	Anggota	Plosokerep 01/05
9	Rida Sulistyorini	Anggota	Plosokerep 02/05